Dewan Nilai Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Penurunan Produktivitas Nasional

SEKITARPANTURA.COM,SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mulai berlaku hari ini, Selasa (5/1/2016).

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso, kenaikan harga BBM yang mendadak membuat masyarakat tidak siap, sehingga kemungkinan bisa memicu penurunan produktivitas nasional."Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya akan sangat luar biasa," katanya di Semarang, Kamis (5/1/2016).

Sebab, lanjut Hadi, belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM, sehingga tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Apalagi kenaikan harga BBM pastinya mempengaruhi kenaikan biaya transportasi.

"Harga BBM akan turut mendongkrak ongkos transportasi yang harus dibayar oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pengadaan barang atau jasa," tuturnya.

Hal itu, kata Hadi, juga sekaligus membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dalam persoalan BBM. Sebab, kata Hadi, pada bulan Desember 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak jenis pelayanan publik (public service obligation/PSO) hingga Maret 2017. Saat itu, pemerintah tetap menahan harga kendati tren harga minyak dunia tengah naik.

(Ilustrasi/Istimewa)

“Namun ternyata hari ini, kita menyaksikan semua harga BBM, kecuali premium naik Rp 300, ini kan seolah-olah masyarakat dipermainkan oleh kebijakan yang tak populis. Kalau terus demikian, maka pemerintah bisa kehilangan trust dari masyarakat,”papar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Menurut Hadi, kenaikan harga BBM yang terkesan mendadak ini membuat para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan masyarakat kelas menengah kebawah akan kelabakan dan merasakan langsung dampaknya.

“Presiden kan selama ini identik dengan presiden yang merakyat, jadi dengan kenaikan BBM yang mendadak ini akan menggerus trust kepada pemerintah, terutama presiden, disisi lain, masyarakat belum siap dengan kenaikan ini, sehingga akan berdampak kepada daya beli yang semakin turun,”tegasnya.

Dikatakan Hadi, kenaikan tersebut berdasarkan alasan Pertamina bahwa kenaikan harga ini dilakukan karena perhitungan untung rugi dan kenaikan harga minyak mentah pasca sidang negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang memutuskan untuk memangkas produksi.

“Masyarakat yang terdiri dari berbagai ormas, komunitas sopir dan berbagai elemen Jateng lain hingga pagi ini (kamis-red) komplain dengan kenaikan BBM yang mendadak tersebut, mereka kecewa dengan kenaikan BBM ini,”pungkasnya.

Baca juga : DPRD Minta Pemprov Jateng Kaji Ulang Rencana Kerja Sama Pembangunan Dam Lepas Pantai

Selama dua tahun memimpin, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM sebanyak lima kali dan menurunkan dua kali. Terakhir, presiden asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kembali menaikkan harga BBM Rp300 untuk semua jenis BBM kecuali premium.

Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM umum adalah jenis Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite. BBM jenis tersebut dinaikkan sebesar Rp300 per liter. Pertamina beralasan, kenaikan harga tersebut, seiring dengan kondisi harga minyak mentah dunia.

Untuk harga Pertamax di DKI Jakarta, dan seluruh provinsi di Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp 8.050 per liter dari semula Rp 7.750 per liter. Adapun, di daerah yang sama, Pertalite menjadi Rp 7.350 per liter dari sebelumnya Rp 7.050 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex dilepas diharga Rp 8.400 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta Rp8.500 per liter untuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dexlite yang menjadi pilihan baru untuk produk diesel ditetapkan menjadi Rp7.200 per liter untuk Jawa-Bali-Nusa Tenggara. (*) 

Baca juga : DPRD Jengkel, Soal Cangkul Saja Pemerintah Harus Impor

Tweet

Subscribe to receive free email updates: