DPRD Minta Pemprov Jateng Kaji Ulang Rencana Kerja Sama Pembangunan Dam Lepas Pantai

SEKITARPANTURA.COM,SEMARANG – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Riyono Abdullah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengkaji ulang rencana pembangunan bendungan lepas pantai yang merupakan kerja sama dengan Belanda. 

Hal itu terungkap saat Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berkunjung ke Kota Semarang pada Selasa (22/11/2016) kemarin. Salah satu agenda kunjungan itu adalah untuk menjajaki kerja sama pembangunan bendungan lepas pantai.

Riyono menilai, pembangunan bendungan lepas pantai yang direncanakan tersebut harus dilihat efektivitas dan persoalan biaya yang dinilai sangat besar. 

“Untuk membangun dam dibutuhkan kira-kira biaya sebesar Rp 5,4 miliar hingga Rp 369 miliar per kilometer. Logikanya semakin tinggi ukuran dam maka biaya yang diperlukan akan akan semakin besar, dan jika dam telah dibangun juga diperlukan biaya perawatan agar fungsi perlindungannya tetap berjalan,” jelasnya, Rabu (23/11/2016).

(Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Riyono Abdullah/Istimewa)

Selain hal pokok tersebut, menurut Riyono, agar danau air tawar di dam lepas pantai tetap terjaga, sebanyak 26 sungai dan saluran yang bermuara di dam tersebut juga perlu terjaga kebersihannya. Hal itu harus dilakukan mengingat sedimentasi kawasan sungai tersebut cukup tinggi. 

“Contoh, angkutan sedimen di wilayah Semarang barat saja mencapai 373 ribu meter kubik per tahunnya, jika saluran di Semarang timur juga diperkirakan memiliki potensi yang sama, maka setiap tahunnya dam yang dibangun nanti digerojok sekitar 725 ribu meter kubik endapan,” tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Selain itu, kata Riyono, perlu juga dipikirkan kebersihan air sungai dan saluran yang bebas polusi limbah. “Untuk itu, pengolahan limbah di tiap sungai yang bermuara ke perairan pantai Semarang, harus dilakukan secara professional dengan kebutuhan biaya yang sangat besar” tuturnya.

Memang, saat ini, kata Riyono, permasalahan rob dan banjir di Kota Semarang adalah permasalahan tahunan yang musti segera ditangani. Namun demikian hal tersebut tak lantas mengabaikan persoalan efisiensi dan efektifitas, terutama soal besarnya biaya yang dikeluarkan.

“Kita memahami bahwa pantai teluk di Semarang sepanjang 40,64 Km tersusun dari tanah endapan sangat muda. Karena proses konsolidasi masih terus berlangsung, hal itu memicu terjadinya penuruhan tanah hingga bisa mencapai 8 sentimeter per tahun, ini masalah tahunan, namun jangan kemudian merencanakan sesuatu yang menurut saya kurang efektif dan efisien karena membutuhkan dana sangat besar,”paparnya.

Sebelum penjajakan kerja sama dengan Belanda untuk pembangunan dam lepas pantai mencuat, pada 2014 lalu ada rencana seluruh stakeholder Kota Semarang untuk meneruskan upaya menanganan banjir dan rob di Kota Semarang. Salah satunya adalah rencana pembangunan dam lepas pantai sepanjang 15,5 Km dan menciptakan daratan baru seluas 4,25 ribu hektar. Namun rencana tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

Baca juga : DPRD Jengkel, Soal Cangkul Saja Pemerintah Harus Impor

Tweet

Subscribe to receive free email updates: